Tanggung Jawab Pemegang Saham

Tanggung Jawab Pemegang Saham


Diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, yaitu :
1) Pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan (tanggung jawab terbatas atau limited liability).
2) Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
3) Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
Namun tanggung jawab terbatas tersebut tidak mutlak, karena dalam hal-hal tertentu tanggung jawab tersebut menjadi tidak berlaku (Asas Piercing the Corporate Veil atau Lifting the Veil). Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT dan terjadi apabila :
1) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2) Pemegang saham yang bersangkutan, secara langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi.
3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.
4) Pemegang saham yang bersangkutan, secara langsung atau tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya.

d. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas
Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian yang dibuat Notaris disahkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (6) UU PT). Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan, dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pendiri perseroan tersebut.
Akibat hukum diperolehnya status badan hukum adalah berlakunya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham PT, yang terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

e. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

1) Anggaran Dasar
Pasal 8 UU PT menyatakan bahwa Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sebagai persyaratan.
Anggaran Dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya :
a. Nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan dari pendiri PT.
b. Susunan nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan dari anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat.
c. Nama Pemegang Saham, nama yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor saat pendirian.

Pasal 12 UU PT menyatakan bahwa Anggaran Dasar suatu PT juga memuat tentang :
a. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
c. Kegiatan usaha perseroan adalah kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut.
d. Jangka waktu berdirinya perseroan.
e. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor.
f. Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal pada setiap saham.
g. Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris.
h. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggraan RUPS.
i. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris.
j. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
k. Ketentuan-ketentuan lain menurut UU PT.

 

sumber :

https://daftarpaket.co.id/seva-mobil-bekas/