Sengkarut Demokratisasi

Sengkarut Demokratisasi

            Masalahnya, walau sudah berlangsung lebih dari satu dekade, demokratisasi (ekonomi dan politik) Indonesia bukan hanya liberal tetapi juga sedang sengkarut. Demokratisasi, dalam wujud liberalisasi politik, memang berlangsung luar baisa namun belum mampu menghasilkan haluan politik dan ekonomi negara yang yang lebih pro rakyat. Tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, demokrasi ternyata juga tidak serta merta membuat negara makin kuat untuk menjalankan peran dan fungsinya memenuhi political goods. Singkatnya demokratisasi belum berhasil menumbuhkan Ekonomi Rakyat. Hal itu disebabkan beberapa hal. Pertama, demokrasi Indonesia tengah digerogoti oleh shadow states, yaitu kekuatan di luar negara—pasar– yang menggantikan fungsi negara dengan cara menggunakan/ memanipulasi/ mencuri otoritas otentik negara. Akibatnya, demokrasi gagal menjadi ‘ruang netral’ bagi terjadinya relasi politik yang setara antara Negara, Pasar, dan Rakyat. Pasar politik lebih dikendalikan pasar uang daripada suara rakyat.
Kedua, mal-fungsi kelembagaan politik. Institusi dan instrumen demokrasi (parpol, eksekutif, dan legislatif), di level nasional dan lokal, memang tumbuh namun alih-alih bekerja untuk kepentingan rakyat mereka justru bekerja untuk kepentingan elit oligarkis. Kultur politik oligarkis dan feodalis, yang masih mengakar kuat di kalangan politisi kita, menggerogoti kelembagaan politik yang ada. Hal ini menyebabkan terjadinya korupsi politik. Politik tidak lagi bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan elit. Ketiga, demokratisasi birokrasi yang tersendat. Demokrasi belum menjadikan birokrasi sepenuhnya otonom dari pengaruh kepentingan politik (partai). Ini menyebabkan birokrasi gagal bekerja secara penuh melayani publik. Birokrasi kita masih cenderung bermental penguasa (melayani elit) daripada sebagai pelayan publik.
Keempat, massifikasi demokrasi prosedural. Terjadi penyelenggaraan prosedur demokrasi (Pemilu/Pilkada dan Musrenbang) yang luar biasa namun tidak disertai dengan perubahan struktur dan relasi politik kekuasaan. Akibatnya prosedur, mekanisme dan instrumen tersebut cenderung hanya menjadi proforma. Ia menjadi upacara yang membuka ruang mobilisasi dan partisipasi, tetapi tidak mengubah relasi politik antara penguasa dan rakyat semakin setara. Sepintas prosedur dan mekanisme itu memang demokratis, namun kalau mau jujur mindset-nya sebenarnya masih menggunakan pendekatan lama yang mengandalkan mobilisasi dan teknokrasi.
Kelima, demokrasi didominasi arus informasi assymetrical (tidak berimbang/tidak setara). Aktor dan institusi politik jauh lebih memiliki informasi yang lengkap berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan politik, dibanding rakyat sebagai pemegang kadaulatan. Akibatnya ruang demokrasi lebih didominasi dan dihegemoni kalangan menengah, bukan masyarakat di lapis bawah. Keenam, demokrasi belum disertai dengan menguatnya konsolidasi masyarakat sipil. Implikasinya, alih-alih semakin kuat, negara justru semakin tersudut penetrasi Pasar (modal) karena tidak mendapatkan supporting politik yang berarti dari masyarakat sipil.

 

Sumber :

https://urbanescapesusa.com/