Sejarah Terbentuknya Negara Beserta Jenis Dan Pengaruhnya

Sejarah Terbentuknya Negara

Sejarah Terbentuknya Negara Beserta Jenis Dan Pengaruhnya

 

Sejarah Terbentuknya Negara

Sejarah Terbentuknya Negara

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia sejak dulu selalu hidup berkelompok, mulanya kelompok itu dari berburu dan bercocok tanam sehingga sering berpindah-pindah tempat. Untuk mempertahankan hak hidupnya, manusia tinggal pada tempat tertentu yang mereka anggap baik untuk sumber kehidupan, kepada pemimpin kelompok diberi kekuasaan-kekuasaan tertentu dan harus ditaati oleh anggotanya. Lambat laun peraturan-peraturan itu mereka tulis, jalani dan ditaati. Untuk mengatasi segala kesulitan yang datang dari dalam maupun luar, dirasakan perlu suatu organisasi yang lebih teratur dan lebih berkekuasaan. Organisasi ini sangat diperlukan demi melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan yang hidup agar berjalan dengan tertib. Organisasi yang mempunyai kekuasaan inilah yang dinamakan “Negara”.

Istilah negar dikenal sekarang mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa pada abad ke-15. Pada masa itu dikanal istilah Lo Stato (Italia), menjadi L’Etat (Perancis), The State (Inggris) atau Des Stat (jerman) dan De Staat (Belanda). Di indonesia “Negara” pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur di dalam wilayah (daerah) tertentu.

Apeldoon menyebutkan bahwa istilah “negara” dipergunakan :

  1. Oleh “penguasa”
  2. Dalam arti persekutuan rakyat
  3. Menunjukan suatu wilayah tertentu
  4. Menunjukan suatu “kas negara atau fiscus”.

Terjadinya Negara, terdapat dua (2) teori yang membahas yaitu :

  1. Terjadinya negara secara primer (Primairies Wording) adalah teori yang membahas terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Perkembangan negara secara primer melalui beberapa fase, yaitu :
  2. Fase Genootschap (Kelompok)
  3. Fase Reich (kerajaan)
  4. Fase Staat (Negara)
  5. Fase Democratische Natie dan Fase Diktator
  1. Terjadinya negara secara sekunder (Secondaire Staat Wording) adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Yang terpenting dari teori sekunder adalah adanya suatu pengakuan (Erkening). Pengakuan ini ada tiga (3) teori, yaitu :
  2. Pengakuan secara de facto (sementara)
  3. Pengakuan secara De Jure (Yuridis)
  4. Pengakuan atas Pemerintahan De facto

JENIS-JENIS NEGARA

Menurut teori modern sekarang, yang terpenting adlah negara kesatuan ( Unitarisme) dan negara serikat (Federasi).

  1. Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dan si seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk :
  2. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
  3. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
  1. Negara serikat (federasi) : negara gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian negara serikat. Kekuasaan negara serikat diterima dari negar-negara bagian kepada negara serikat dan yang diserahkan kepada negara serikat adalah kekuasaaan yang berhubungan denagn hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos.

Negara pada masa kini adalah negara yang memiliki kedulatan. Ciri-ciri dari suatu negara modern, berikut ini :

  1. Asas Demokrasi
  2. Dianutnya paham negara hukum
  3. Susunan negaranya kesatuan

PENGARUH BENTUK NEGARA TERHADAP BERLAKUNYA HUKUM

Didalam sejarah teori kenegaraan ada beberapa bentuk klasik yang terkenal, yaitu :

  1. Monarki, Aristokrasi dan demokrasi
  2. Diktator,oklokrasi/plutokrasi dan mobokrasi pembagian yang lebih baru adalah Monarki dan Republik.

Sejarah kenegaraan menunjukan bahwa walaupun dari segi “bentuk” itu sama, tetapi struktur organisasinya dapat berbeda yaitu seperti :

  1. Republik dengan sistem parlemen
  2. Republik dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dengan referendum dan inisiatif rakyat
  3. Republik dengan sistem presiden dan check and balances.

Masalah ini banyak mendapat sosortan dalam teori-teori bernegara, karena masalah dalam praktik pelaksanaan, yaitu :

  1. Adanya kemungkinan penyelenggara/pelaksana negara tidak tunduk pada hukum
  2. Seberapa jauh penyelenggara/pelaksana dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum.

Pada zaman modern ini penyimpangan tersebut tidak dimungkinkan karena hukum merupakan penjelmaan dari keinginan masyarakat seluruhnya yang merupakan kekuasaaan tertinggi dalam negara modern.

 

Sumber : https://www.sekolahbahasainggris.co.id/