Rendahnya Pendapatan Perkapita Di Indonesia

Rendahnya Pendapatan Perkapita Di Indonesia

Rendahnya Pendapatan Perkapita Di Indonesia

Rendahnya Pendapatan Perkapita Di Indonesia
Rendahnya Pendapatan Perkapita Di Indonesia

Rendahnya tingkat pendapatan perkapita di Indonesia merupakan dampak dari tidak meratanya persebaran penduduk atau adanya pemusatan penduduk di suatu wilayah tertentu.

Pendapatan perkapita ialah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan perkapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara.

Pendapatan perkapita negara Indonesia masih tergolong rendah, data tahun 2011 menyebutkan pendapatan perkapita Indonesia mencapai 4.380 dollar Amerika Serikat.

Di antara negara-negara anggota ASEAN saja, Indonesia menempati urutan kelima sesudah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat Indonesia masih didominasi masyarakat miskin atau masyarakat prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah.

Kondisi semacam ini sanggup disebabkan keadaan sumber daya alam yang tidak merata di tiap daerah, ataupun lantaran ketidakseimbangan sumber daya insan yang ada di tiap daerah.

Dampak rendahnya Pendapatan perkapita

Rendahnya pendapatan perkapita akan berdampak pada kelangsungan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Beberapa rencana pembangunan akan sulit diwujudkan lantaran pemerintah tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

Akibatnya keadaan negara menjadi statis, tidak berkembang lantaran tidak mengalami kemajuan.

Upaya Penanggulangan rendahnya tingkat pendapatan perkapita

Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendapatan penduduk, pemerintah telah melaksanakan beberapa langkah, antara lain mencakup hal-hal berikut ini.

a) Memberikan subsidi keluarga miskin melalui aneka macam kegiatan sosial. (https://blog.fe-saburai.ac.id/jenis-dan-contoh-jaringan-tumbuhan/)

b) Memberi dispensasi biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.

c) Meningkatkan standar upah buruh atau upah minimum kota.

d) Memberikan modal atau proteksi lunak dan pembinaan kepada para pengusaha mikro dan pengusaha kecil biar sanggup bertahan atau sanggup lebih berkembang.

e) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial, contohnya penyediaan air bersih, WC umum, perbaikan lingkungan, ataupun sarana sanitasi lainnya.

Dari aneka macam uraian tersebut, sanggup disimpulkan bahwa keadaan penduduk sangat memengaruhi dinamika pembangunan dalam suatu negara.

Hal ini dikarenakan penduduk merupakan titik sentral dari seluruh kebijakan dan kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah.

Dengan kata lain, dalam konsep pembangunan, penduduk ialah subjek dan sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, insan bertindak sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan.

Adapun sebagai objek pembangunan, penduduk merupakan sasaran pembangunan. Permasalahan penduduk di Indonesia baik dari jumlah penduduk (kuantitas) maupun mutu (kualitas) merupakan suatu problem yang dilematis dan kontradiktif.

Di satu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan modal dan potensi yang sanggup meningkatkan produksi nasional apabila sanggup dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif sehingga sangat menguntungkan bagi perjuangan pembangunan di segala bidang.

Sebaliknya penduduk dengan mutu dan kualitas yang rendah yang tidak bisa bersaing lantaran minimnya kesempatan kerja yang tersedia, akan menjadi beban dan penghambat pembangunan.

Oleh lantaran itu, sebagai subjek pembangunan, penduduk harus terus dibina dan dikembangkan sehingga bisa menjadi motor pelopor dan modal dasar pembangunan.

Selain itu, pembangunan juga harus dikembangkan dengan memperhitungkan kondisi dan kemampuan penduduk sehingga penduduk sanggup berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan.