Putusnya Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Hutan

  1. Putusnya Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Hutan

Karena hutan masyarakat hukum adat telah beralih menjadi kawasan hutan negara, maka negara memiliki kewenangan untuk membuat aturan di atasnya. Termasuk aturan yang membatasi dan bahkan melarang orang untuk memasuki dan beraktivitas di dalam kawasan hutan. Begitu juga aturan yang membolehkannya memberikan hak kepada orang atau badan hukum tertentu untuk mengambil manfaat atas hasil hutan. Pembatasan, pelarangan atau bahkan pengusiran masyarakat hukum adat dari kawasan hutan berawal dari kewenangan ini. Didalam kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam, pada zona dan blok tertentu dilarang untuk melakukan kegiatan apapun, sementara pada zona dan blok lain hanya diperbolehkan melakukan kegiatan tertentu saja. Pada kawasan yang telah dibebani izin atau hak, pemerintah memberikan hak kepada pemegang izin atau hak untuk melarang setiap orang yang memanfaatkan kawasan tersebut tanpa seizin pemegang izin atau hak tersebut. Tidak bisa disangkal bahwa pelarangan atau pembatasan masyarakat hukum adat untuk masuk ke dalam kawasan hutan telah memenggal relasi mereka dengan hutan. Dalam bentuk yang sederhana, pemenggalan ini telah menyebabkan masyarakat hukum adat kehilangan akses dalam mengelola hutan, seperti yang terjadi di Kawasan Ekosistem Halimun. Pelarangan yang sama juga dapat ditemui di Kampung Ponti Tapau, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.
Masyarakat di Desa Maholo, Watutau, Tamadue, Wuasa, Alitupu, Winowanga dan Wanga di Kecamatan Lore Utara, bahkan dilarang untuk memasuki kebun dan sawahnya. Kejadian lebih ironis dialami oleh warga Nagari Simarasok. Sekitar tahun 80-an, penduduk Nagari ini diperintahkan oleh pegawai Dinas Kehutanan Propinsi untuk menanam pohon pinus. Karena menganggap bahwa lahan yang akan ditanami pinus tersebut termasuk ke dalam hak ulayat nagari, penduduk pun dengan senang melakukannya. Lahan yang ditanam mencapai 100Ha. Ternyata, setelah besar dan siap panen, penduduk dilarang mengambil kayu tersebut dengan alasan bahwa pohon pinus tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung. Larangan memasuki kawasan hutan bukan hanya menghilangkan akses untuk mengelolahutan tetapi juga menyebabkan punahnya situs-situs budaya. Situs-situs itu punah karena masyarakat hukum adat tidak bisa lagi merawatnya sejak dilarang memasuki kawasan hutan seperti yang terjadi di Kampung Banglo, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sementara di sejumlah desa di Kabupaten Donggala dan Poso, kepunahan situs-situs budaya ditandai dengan kenyataan-kenyataan berikut ini:
sumber :