Pemberdayaan Peran Lembaga Teknis

Pemberdayaan Peran Lembaga Teknis

Pemberdayaan Peran Lembaga Teknis

Pemberdayaan Peran Lembaga Teknis
Pemberdayaan Peran Lembaga Teknis

Sehubungan dengan keterbatasan SDM

Dan dana yang dimiliki oleh pemerintah, perlu dikembangkan cost-effective strategy yang menstimulasi
dan mengembangkan sentra-sentra industri/UMKM, yang mengarah pada akses produsen ke pasar (berkunjung ke konsumen/pembeli, menjual dengan sistem retail atau wholesale, market and fairs), dianggap sangat berguna untuk membangun jaringan perdagangan baru yang menjadi tempat penjualan produk baru. Pemikiran untuk melakukan inovasi marketing seharusnya mulai dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM tidak hanya pada akses ke lembaga kredit fomal, namun lebih pada akses ke pasar.

Eksistensi lembaga yang mengkoordinasikan

Upaya pemberdayaan UMKM. Salah satu usaha yang dipandang efektif untuk memberdayakan UMKM adalah dengan cara koordinasi atau sinergi antar lembaga /instansi
, baik lembaga teknis, lembaga keuangan, maupun lembaga pemasaran, agar memudahkan bagi UMKM untuk segera memperoleh bantuan. UMKM tidak perlu mencari bantuan dari satu bank ke bank lain ataupun dari satu BUMN ke BUMN lain tetapi cukup datang ke satu tempat, maka seluruh bantuan yang dibutuhkan ada di sana (one stop service). Tetapi ini semua membutuhkan komitmen dan keterlibatan dari semua lembaga/instansi untuk berkoordinasi/bersinergi dengan satu tujuan menjadikan UMKM sebagai penopang perekonomian di Indonesia.

 

BI sebenarnya telah sangat berpengalaman dalam pengembangan UMKM ini.

Namun demikian, BI UMKM tidak terbatas hanya pada aspek pembiayaan yang menjadi kompetensi BI, namun juga soal kemampuan SDM, teknologi, pemasaran, dan aspek kualitas produk. Untuk inilah perlu dibentuk satu lembaga yang menetapkan strategi pengembangan UMKM melalui koordinasi yang terpadu antar departemen pemerintahan, minimal dapat dicari bentuk- bentuk koordinasi atau sinergi sebagai mekanisme penyaluran bantuan agar pemberdayaan UMKM maksimal

Pemerintah harus mengkaji ulang kriteria UKM

Di mana kriteria UKM dapat dibuat berdasarkan batasan-batasan asset yang dimilikinya, tingkat penjualannya, atau jumlah tenaga kerja yang dimilikinya. Pemerintah juga
harus menstandardisasi kriteria UKM ini bagi seluruh perbankan. Dengan
demikian, dapat dihindari adanya dualisme kriteria UKM seperti yang
terjadi sekarang, yaitu masing-masing bank menentukan kriteria UKM
sendiri berdasarkan jumlah kredit yang diberikan, sementara pemerintah
mempunyai kriteria UKM dengan pendekatan yang lain

Sumber : https://bandarlampungkota.go.id/blog/jenis-dan-contoh-jaringan-hewan/