Nama Perseroan Terbatas

Nama Perseroan Terbatas


Pengaturan pemakaian nama perseroan bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai nama perseroan dan secara resmi telah dicantumkan di dalam Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atau kepada pihak yang telah lebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama tersebut kepada Menteri Kehakiman.

Pemberian nama Perseroan Terbatas diatur dalam :
1) Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang PT
Pasal 13 UU PT menyatakan bahwa perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :
a. Telah dipakai secara sah oleh PT lain atau mirip dengan nama PT lainnya.
b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
Nama perseroan harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat dengan “PT”. Untuk Perseroan Terbuka, selain nama perseroan didahului dengan PT, pada akhir nama perseroan ditambah dengan singkatan kata “Tbk” yang merupakan singkatan dari “Terbuka”. Tanpa diakhiri dengan singkatan “Tbk” berarti perusahaan tersebut termasuk PT Biasa atau PT Tertutup.
2) Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 26 Tahun 1998
Secara hukum pemakaian nama perseroan tersebut tidak boleh merugikan sesama pengusaha di bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Pemakaian nama PT harus memperhatikan ketentuan mengenai merek terkenal (UU No.19 tahun 1992 tentang Merek) berikut perubahannya guna mencegah pihak-pihak yang beritikad buruk dengan jalan pintas ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menggunakan merek terkenal tersebut sebagai nama usahanya tanpa seizin pemilik merek terkenal yang bersangkutan. Contoh : merk ESPRIT, LEVI’S, dll.

3) Ketentuan Menteri Kehakiman RI dengan Keputusan Menteri

a. Singkatan “PT” diletakkan di depan nama perseroan bertujuan untuk menegaskan bahwa penggunaan kata Perseroan Terbatas (PT) hanya untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.
b. Pemakaian nama perseroan diajukan oleh pendiri, direksi perseroan atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman. Permohonan tersebut dapat diajukan bersama atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar. Maka perseroan dalam kegiatan usahanya wajib memakai nama yang telah disetujui pemakaiannya oleh Menteri Kehakiman. Untuk memungkinkan perseroan memperoleh hak memakai suatu nama lebih dahulu dari perseroan lainnya dan atau lebih cepat mendapat kepastian untuk dapat menggunakan nama tersebut, maka permohonan dapat diajukan terlebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian. Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan dapat diajukan secara langsung, melalui pos atau melalui media lainnya seperti faxsimile atau e-mail.
c. Persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian diberikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima. Apabila ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu yang sama pula. Apabila permohonan pemakaian nama perseroan tersebut disetujui, maka pemohon wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama. Apabila pemohon tidak mengajukan permohonan tersebut, maka persetujuan pemakaian nama yang telah disetujui menjadi batal.
Penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan dapat terjadi apabila :

baca juga :