Memahami Peraturan Perundangan Pengedar Narkoba dan Psikotropika

Memahami Peraturan Perundangan Pengedar Narkoba dan Psikotropika

Memahami Peraturan Perundangan Pengedar Narkoba dan Psikotropika

Memahami Peraturan Perundangan Pengedar Narkoba dan Psikotropika

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan sangat merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara pemerintah telah menerbitkan undang-undang narkotika. Yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kandungan isi dari Undang-undang tersebut antara lain terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pembinaan dan pengawasan

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 60

(1)   Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.

(2)   Pembinaan sebagaimana dimaksud    pada ayat (1)

  1. Pengobatan dan rehabilitasi

BAB IX PENGOBATAN DAN REHABILITASI Bagian Kesatu

  1. Pencegahan dan pemberantasan

BAB XI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN Bagian KesatuKedudukan dan Tempat Kedudukan

  1. Peran serta masyarakat

           BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan


Sumber:

https://works.bepress.com/m-lukito/8/