Infrastruktur politik

Infrastruktur politik

Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the social political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain kedalam berbagai macam golongan yang biasanya “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompokm masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil di dalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik” berdasarkan teori politik, infrastruktur politik mencapai 5 unsur atau komponen sebagai berikut:

  1. Partai politik (Political party)
  2. Kelompok kepentingan (interest group)
  3. Kelompok penekan (pressure group)
  4. Media komunikasi politik (political communication media)
  5. Tokoh politik (political figure)
  1. Partai Politik (political party) di Indonesia

Perjalanan sejarah kehidupan partai politik di Indonesia secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

–          Masa pra kemerdekaan

–          Masa pasca kemerdekaan (tahun 1945-1965)

–          Masa orde baru (tahun 1966-1998)

–          Masa/era reformasi tahun 1999 s/d sekarang

  1. Kelompok kepentingan (interest group)

Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat diidentifikasi ke dalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut:

  • Kelompok anomik
  • Kelompok non-asosiasional
  • Kelompok institusional
  • Kelompok asosiasional

Kelompok kepentingan pada negara totaliter (partai tunggal) pada umumnya dianut oleh negara komunis (Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan lain-lain). David Lane, (seorang analis politik) mengidentifikasikan 5 (lima) kategori kelompok kepentingan di Uni Soviet (Rusia), yaitu:

  1. Elite politik, seperti anggota-anggota politbiro.
  2. Kelompok- Kelompok institusional, seperti serikat-serikat dagang
  3. Kelompok-kelompok pembangkang yang setia, seperti para dokter dan guru
  4. Pengelompokkan-pengelompokkan sosial yang tidak terorganisir dalam suatu kesatuan, yang bukan merupakan bagian dari aparat Soviet (Rusia), atau yang mempunyai jarak dengan rezim penguasa, seperti kelompok intelektual yang menentang rezim atau anggota sekte-sekte keagamaan tertentu.
  5. Kelompok Penekan (pressure group)

Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain:

  1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  2. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
  3. Organisasi Kepemudaan,
  4. Organisasi Lingkungan Hidup,
  5. Organisasi pembela Hukum dan HAM, serta

baca juga :