Hak Untuk Memberikan Informed Consent

Hak Untuk Memberikan Informed Consent

Dalam Pertindik yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan untuk dilakukannya tindakan medis tertentu setelah mendapatkan informasi, berturut-turut adalah sebagai:

  1. Pasien sendiri apabila telah berumur 21 tahun (telah dewasa) atau telah menikah yang dalam keadaan sadar dan sehat mental.
  2. Pasien di bawah umur 21 tahun, persetujuan atau penolakan diberikan oleh ayah/ ibu kandung  atau saudara-saudara kandung.
  3. Pasien di bawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua/ wali atau orang tua/ wali berhalangan hadir, persetujuan atau penolakan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang (guardian).
  4. Pasien dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan atau penolakan diberikan oleh orang tua/ wali/ curator/ saudara-saudara kandung.
  5. Pasien dewasa yang berada di bawah pengampunan (curatele), persetujuan atau penolakan diberikan oleh wali/ curator.
  6. Pasien dewasa yang telah menikah persetujuan atau penolakan diberikan oleh suami/ istri, ayah/ ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung.

Pelaksanaan Pertindik dinyatakan benar apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik.
  2. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan.
  3. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh seseorang (pasien) yang sehat mental dan memang berhak untuk memberikannya dari segi hukum.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Tidak setiap kerugian yang timbul akibat tindakan medik yang dilakukan dokter selalu harus dibebankan/ dipertanggung jawabkan kepada dokter yang bersangkutan, tetapi dapat juga merupakan tanggung jawab rumah sakit dimana dokter bekerja, atau juga merupakan tanggung jawab dari pasien sendiri sebagai suatu risiko pengobatan. Ada 3 (tiga) macam pertanggungjawaban hukum dokter dalam melakukan perawatan/ transaksi terapeutik, yaitu tanggung jawab dalam hukum perdata, hukum pidana, dan hukum disipliner. Tanggung jawab dalam hukum perdata terjadi bila dokter telah melakukan wanprestasi atau tidak melakukan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pasien, sehingga pasien merasa dirugikan oleh tindakan dokter tersebut. Atau dipihak lain, dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum (orzrechtmatigedaad) yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, sikap ceroboh atau kurang hati-hati yang tercela dalam pergaulan sesama warga masyarakat (tanggung jawab menurut undang-undang). Untuk dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 BW, yaitu:

(1)   Pasien harus menderita kerugian;

(2)   Ada kesalahan/ kelalaian (perorangan, rumah sakit, juga termasuk kesalahan/ kelalaian pegawainya);

(3)   Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesahihan;

(4)   Perbuatan itu melanggar hukum.

Agar terhindar dari tuntutan ganti rugi, dokter dalam melakukan perawatan terhadap pasien hams tidak boleh menyimpang dari standar profesi yang telah digariskan, bertindak secara hati-hati menurut standar profesi seperti seorang dokter yang mempunyai kemampuan rata-rata dalam bidang keahlian yang sama, dalam situasi, dan kondisi yang sama untuk mencapai tujuan pengobatan secara konkrit. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana berbeda dengan pertanggung jawaban dalam hukum perdata. Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, karena itu tekanan utamanya adalah kepentingan umum/ masyarakat. Untuk adanya pertanggung jawaban dalam hukum pidana harus dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

(1)   Harus ada perbuatan yang dapat dipidana;

(2)   Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

(3)   Harus ada kesalahan.

  1. Saran

Banyak tudingan yang dilemparkan masyarakat kepada profesi kedokteran dalam memberikan pelayanan medik hendaknya profesi kedokteran tidak menanggapi secara emosional, tetapi perlu melakukan pendekatan pada para pihak yang merasa dirugikan kepentingannya oleh tindakan dokter tersebut. Dalam hal ini masyarakat harus diyakinkan, bahwa hasil pengobatan terakhir yang dilakukan dokter dan berakibat menimbulkan cacat, luka berat, atau bahkan meninggal/ kematian belum tentu merupakan kesalahan dokter. Bila dokter dalam melakukan tindakannya tersebut telah bertindak sesuai dengan standar profesi yang telah digariskan yaitu bertindak dengan baik, hati-hati, teliti sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan, rata-rata seorang dokter ahli dan dalam kondisi dan sarana yang seimbang. Harus diingat, bahwa Ilmu Kedokteran  adalah Ilmu pengetahuan berdasar pada pengalaman “evidence based” dan bukan ilmu pasti, sehingga basil akhir yaitu pengobatan atau suatu tindakan medik tidak ada yang 100% pasti berhasil. Hash akhir suatu pengobatan atau tindakan medik merupakan suatu ‘probabilitas”. Bila suatu “probabilitas” keberhasilannya tinggi, maka tindakan medik itu secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghilangkan atau setidaknya  mengurangi keraguan pasien/ masyarakat atas pelayanan yang akan dilakukan, atau telah dilakukan dokter terhadap pasien, disarankan agar IDI sebagai organisasi induk para dokter mewajibkan kepada seluruh anggotanya secara profesional untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan memberikan informasi yang cukup jelas, sehingga pasien/ keluarga cukup jelas dan mengerti informasi yang diberikan serta tindakan apa serta risiko-risiko yang mungkin akan timbul atas tindakan dokter terhadap dirinya. Dengan demikian pasien/ keluarga dapat memilih salah satu alternatif pengobatan, dan membuat suatu keputusan yang tepat. Disamping itu, IDI perlu melakukan koordinasi ke samping dengan organisasi profesi lain, para aparat penegak hukum secara kontinyu/ periodik.

sumber :
https://berpaydayloanlendersquickloans.com/seva-mobil-bekas/