Ekonomi Rakyat dan Demokrasi

Ekonomi Rakyat dan Demokrasi

            Debat kusir Ekonomi Rakyat terjadi karena debat tersebut menegasikan satu esensi terpenting dari gagasan Ekonomi Rakyat, yakni demokrasi. Walau dalam beberapa kesempatan menyinggung demokrasi namun secara umum ketiga pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tidak secara serius melihat relevansi demokrasi dengan Ekonomi Rakyat. Ini tentu saja ironis, karena konstitusi UUD 1945 dengan jelas berkata, Ekonomi Rakyat adalah praktik yang hidup dalam sistem politik dan ekonomi yang demokratis (sistem ekonomi kerakyatan), yang memungkinkan pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dilakukan oleh negara (pasal 33 UUD 1945).
Walau tidak secara defenitif, amanat konstitusi tersebut secara implisit menegaskan bahwa demokrasi (ekonomi dan politik) adalah prinsip terpenting dan strategis dari upaya membangun Ekonomi Rakyat. Ekonomi Rakyat harus dibangun dalam bingkai demokrasi untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar/hak asasi manusia (demokrasi substansial). Dalam pemaknaan tersebut, (pembangunan) Ekonomi Rakyat, mau tidak mau, mutlak membutuhkan politik negara. Bukan sekedar politik, tetapi politik yang demokratis. Meminjam Amartya Sen, ekonom India pemenang Nobel Ekonomi 1998, Ekonomi (Rakyat) membutuhkan demokrasi. Sebab demokrasilah yang menyediakan ruang untuk proteksi, koreksi, kritisi, dan kontrol terhadap (kebijakan) politik dan ekonomi, agar senantiasa berpusat pada rakyat.
Selain menjamin adanya kontrol, demokrasi juga memungkinkan negara menjadi kuat (strong state) sehingga mampu menjalankan prinsip Ekonomi Rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Demokrasi, yang menjamin akses dan kontrol rakyat terhadap kekuasaaan (demokrasi), memenungkinkan negara bisa berdaulat. Tanpa demokrasi, Ekonomi Rakyat yang ditawarkan pemimpin politik populis bisa melenceng menjadi Ekonomi Despotis. Tanpa demokrasi, janji dan retorika Ekonomi rakyat bisa lari menjadi Ekonomi Terpimpin yang Populis atau menjadi Ekonomi Pasar. Dengan kata lain demokrasi adalah conditio sine quo nun bagi perwujudan Ekonomi Rakyat. Demokrasi adalah esensi dari proyek implementasi Ekonomi Rakyat. Sebaliknya, demokrasi membutuhkan Ekonomi Rakyat. Ekonomi Rakyat adalah basis ekonomi dari politik pemenuhan hak asasi manusia. Ekonomi Rakyat adalah pintu dan jendela dari rumah demokrasi. Demokrasi yang dimaksud tentunya, meminjam Sukarno dan Hatta, adalah sosio demokrasi. Sebuah demokrasi yang adil dan mensejahterakan. Bukan demokrasi yang hanya membebaskan (demokrasi liberal).
Itu berarti upaya membangun dan memperkuat Ekonomi Rakyat tidak bisa lagi dilakukan dengan mengandalkan pendekatan politik jalan pintas mem-by- pass demokrasi. Pembangunan Ekonomi Rakyat tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan teknikal ekonomi ‘belas kasihan’ dari atas (from above) untuk memberdayakan ‘ekonomi rakyat’ di lapis bawah. Ekonomi Rakyat tidak bisa lagi sekedar komitmen klasik membuka jutaan lapangan kerja, mencintai produk dalam negeri, mendanai UMKM, dan menyantuni orang miskin. Lebih daripada itu, pembangunan Ekonomi Rakyat harus ber-landaskan (sosio) demokrasi.

Sumber :

https://fgth.uk/