AKHIR KONFLIK BELANDA-INDONESIA

AKHIR KONFLIK BELANDA-INDONESIA

AKHIR KONFLIK BELANDA-INDONESIA

AKHIR KONFLIK BELANDA-INDONESIA

Tahap konsolidasi merupakan tahap akhirdari sengketa Irian Barat antara Belanda dan Indonesia. Indonesia memiliki jumlah pasukan dan alat perang yang kuat dari bantuan  Uni Soviet. Tentu saja kondisi tersebut mengusik Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda sebab khawatir pihak Komunis Uni Soviet  dapat mengambil keuntungan dari peperangan tersebut.

1. PERSETUJUAN NEW YORK

Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia dan mengadakan perjanjian yang dikenal persetujuan New York yang terjadi pada tanggal 15 Agustus1962. Saat itu, poerundingan dilakukan di Markas Besar PBB di New York. Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen. Isi Perjanjian tersebut adalah:

  1. Belanda akan menyerahkan pemerintah Papua Barat pada PBB yaitumelaluiUnited Nations Temporary Executive Authority(UNTEA). UNTEA kemudian akan menyerahkan kepada pemerintah Indonesia.
  2. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan
  3. Pengibaran Bendera Belanda dan Indonesia yang diatur perjanjian antara Sekjen PBB dan masing-masing negara.
  4. UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan.
  5. Indonesia dengan bantuan PBB memberi kesempatan untuk penduduk Papua Barat untuk mengambil keputusan secara bebas terkait apakah akan tetap gabung dengan Indonesia atau melakukan pemisahan diri. Penentuan Pendapat ini diadakan paling lambat pada akhir tahun 1969.

Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua Barat kepada Indonesia, Ibu Kota diganti dengan nama Kota Baru dan pada 5 September 1963, Papua Barat dinyatakan sebagai daerah karantina. Pemerintah Indonesia mulai melakukan pelarangan bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Mereka juga membubarkan Dewan Papua.

Insiden ini turut melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965 karena banyak pihak di Papua tidak setuju dengan cara yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dilaporkan melakukan berbagai tindak pembunuhan, penyiksaan, pemboman udara untuk mengatasi ‘pemberontakan’ ini. Lebih dari 100.000 orang Papua tewas dalam kekerasan antara OPM dan pemerintah Indonesia menurut data Amnesty International.

2. PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA)

Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat atau yang disingkat dengan Pepera untuk memutuskan apakah PapuaBaratbergabung atau berpisah dengan Indonesia. Sebelum dilaksanakan Pepera,angkatan bersenjata Indonesia dilaporkan menangkap para pemimpin rakyat papua dan mencoba membujuk untuk memilih bergabung dengan Indonesia.

Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB dan hasil dari Pepera adalah Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Hasil Pepera ini dibawa ke sidang umum PBB. Pada 19 November 1969, sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil Pepera

AmerikaSerikattidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet dan mendukung hasil tersebut. Papua menjadi provinsi ke-26 dengan nama Irian Jaya. Terkait dengan usaha usaha setelah Papua Barat bergabung dengan nama Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi:

  1. Papua Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda.
  2. Belanda berjanji menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).
  3. Penggabungan Kembali Papua Barat dengan Republik Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda.
  4. Penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah Kehendak Rakyat Papu.

Keempat sikap tersebut diajarkan sebagai bagian dari sejarah di sekolah-sekolah Indonesia, serta ditulis dalam buku teks sejarah nasional. Setelah Soeharto naik menjadi Presiden, mulai masuk perusahaan Freeport pada 1981 ke Irian Jaya.

Freeport Sulphur merupakan perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dalam jangka 30 tahun Kontrak ini diperpanjang pada 1991 hingga 2041 mendatang. Tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia.

Pihak-pihak yangh tidak setuju dengan masuknya Freeport turut memprotes hal ini melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka memprotes kelakuan perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan pelanggaran HAM.

Mereka melakukan serangkaian perlawanan dengan berbagai cara, termasuk penculikan oegawa Freeport dari Eropa hingga peledakan pipa gas milik perusahaan. Hingga sekarang konflik tersebut tetap masih ada, juga dengan pihak-pihak yang sedari awal menghendaki tidak bergabung dengan Indonesia/memisahkan diri.


Baca Juga :